TUBAN - Puluhan mahasiswa demo di kantor Pemkab Tuban. Para mahasiswa menyoroti kinerja Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky soal penanganan kemiskinan.
Puluhan mahasiswa ini tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PC PMII) Tuban. Demo berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB.
Sejumlah tuntutan aksi yang ditulis dalam sebuah spanduk dan kertas dibentangkan di pintu masuk Pemkab Tuban.
"TUNTASKAN KEMISKINAN DI TUBAN" tulisan tuntutan di dalam spanduk.
Sejumlah mahasiswa secara bergantian melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya.
Salah satunya mengkritik kebijakan Bupati Tuban Lindra sapaan akrabnya, yang dinilai gagal menekan angka kemiskinan.
Ketua PC PMII Tuban Khoirukum Mimmu'aini dalam orasinya mengatakan, pada era kepemimpinan pemerintahan sebelumnya sukses menangani kemiskinan dengan rapi di tengah tingginya kasus Covid-19.
"Pada tahun 2020 hingga 2022 kenapa persentase penduduk miskin di Tuban bertambah. Sedangkan di sisi lain sudah ada vaksin," kata Khoirukum, Rabu (19/1/2022).
Para mahasiswa membawa data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan per 20 Desember 2021. Di tahun 2020 angka kemiskinan berada di 15,91 persen, kini di 2021 naik menjadi 16,30 persen.
Angka tersebut menetapkan Kabupaten Tuban menjadi termiskin nomor lima di Jawa Timur.
"Kami datang untuk memberikan solusi penanganan kemiskinan. Namun Pemkab Tuban tidak menghargai masyarakat saat menyampaikan aspirasi, ini sudah kesekian kalinya mas Bupati tidak berani menemui masyarakat. Mas Bupati hanya berani menemui saat kampanye," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A dan Pemerintah Masyarakat Desa Eko Julianto menjelaskan, kenaikan angka kemiskinan Tuban terjadi secara periodik pada sensus Maret 2021 di angka 16,31 persen.
"Kenapa kenaikan terjadi, karena kita ketahui Indonesia termasuk Tuban dilanda pandemi. Pembatasan disana sini dan ekonomi lumpuh memicu naiknya angka kemiskinan," jelas Eko Julianto.
Naiknya angka kemiskinan, lanjut Eko, tidak hanya di Kabupaten Tuban, melainkan kabupaten lainnya juga mengalami hal sama seperti Bojonegoro.
Menurut Eko, saat ini Pemkab Tuban tengah fokus dalam penanganan kemiskinan secara maksimal melalui program kebijakan bantuan sosial.
"Cara kami validasi data penerima bansos di tahun 2022. Kita sudah lakukan mulai Oktober-November hasilnya ada temuan penerima yang tidak layak dan ada pula yang berhak menerima tapi belum masuk datanya," ungkapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi