TUBAN - DPD KNPI Tuban kritik kinerja Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati H Riyadi (Lindra-Riyadi) selama setahun pertama. DPD KNPI Tuban menyebut, visi misi yang dicetuskan Lindra-Riyadi minim realisasi.
Hal itu disampaikan DPD KNPI Tuban dalam diskusi kepemudaan menyambut Satu Tahun Kepemimpinan Lindra-Riyadi yang digelar di Guest House Hotel Tuban, Minggu (19/6/22).
Ketua DPD KNPI Tuban Sutrisno Puji Utomo menegaskan, banyak persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh visi misi pemerintahan Lindra-Riyadi seperti yang suarakan ketika kampanye.
“Selama satu tahun pertama kepemimpinan Lindra-Riyadi yang memiliki jargon ‘Bangun Deso, Noto Kutho' ini kami anggap belum maksimal," kata Sutrisno dalam keterangan tertulis yang diterima suaraindonesia.co.id, Senin (20/6/2022).
Belum maksimalnya kinerja Lindra-Riyadi bisa dilihat dari persoalan infrastruktur yang belum tersentuh. Sutrisno menyebut, Jembatan Glendeng misalnya yang statusnya tidak jelas, Lindra-Riyadi sudah berani menganggarkan perbaikan dengan menggunakan APBD 2021 dengan nilai 6,7 miliar.
Hingga pada akhirnya jembatan penghubung Tuban-Bojonegoro yang baru diperbaiki dengan anggaran tersebut, kini sudah rusak kembali. Hal ini, menunjukkan perbaikan Jembatan Glendeng ini minim perencanaan.
Selain itu, pemerintahan Lindra-Riyadi tidak patuh terhadap KASN, munculnya rekomendasi dari KASN terkait kepegawaian terlihat jelas tendensi politiknya cukup besar. Sehingga rekomendasi tersebut tak diindahkan sama sekali.
"Berbagai problem tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Lindra-Riyadi. Bisa dipastikan, jika kritik dan masukan masyarakat hanya dianggap angin lalu. Artinya pemerintahan Lindra-Riyadi anti kritik. Kalau pemerintah anti kritik, Kabupaten Tuban sulit berkembang dan akan mengalami ketertinggalan dari kabupaten tetangga,” tegasnya.
Menurut Sutrisno, diskusi kepemudaan dalam setahun pertama Lindra-Riyadi bagian dari check and balance pemerintahan Lindra-Riyadi. Karena pemuda juga mempunyai hak untuk berpartisipasi mengawal pembangunan daerah. Jika pemimpin tidak berkomitmen, tentu masyarakat wajib mengingatkan.
“Penilaian kami, Lindra-Riyadi belum cukup serius menjalankan program di berbagai sektor, tingkat kemiskinan Tuban masih cukup tinggi, lambat menangani jalan poros desa yang rusak parah, peningkatan SDM pemuda minim. Selain itu, program pembangunan desa amburadul, akibat dijanjikan dana sharing dari APBD kabupaten,” tandasnya.
Sementara itu, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tuban yang tergabung dalam DPD KNPI juga memberikan rekomendasi kepada Lindra-Riyadi diantaranya sebagai berikut:
1. Segera tuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
2. Maksimalkan pembangunan infrastruktur dan tuntaskan polemik Jembatan Glendeng yang menelan anggaran 6,4 miliar. Namun statusnya tidak jelas.
3. Segera tidak lanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika dibiarkan berlarut-larut, akan menghambat kinerja OPD.
4. Memberikan penguatan SDM pemuda. Karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar.
5. Maksimalkan tagline, Mbangun Deso, Noto Kutho. Akibat janji dana sharing yang tidak jelas. Yang tidak jelas, pemerintah desa mengalami kebingungan.
6. Tertibkan toko modern baik Alfamart maupun Indomaret. Karena munculnya toko modern yang masuk ke desa. Membuat perekonomian desa hancur.
7. Pastikan dasar hukum pembentukan tim verifikasi siluman. Karena tim yang sudah terbentuk tanpa dasar hukum yang jelas, Perda maupun SK.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi