TUBAN, Suaraindonesia.co.id - Agenda rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/09/2023), diwarnai drama walk out hingga permintaan maaf.
Pejabat Pemkab Tuban Didik Purwanto memilih walk out pada rapat paripurna pembahasan kesimpulan Pansus DPRD tentang tiga raperda eksekutif, serta pendapat akhir fraksi-fraksi tentang tiga raperda tersebut.
Kemudian juga membahas persetujuan dan penandatanganan bersama tentang tiga raperda eksekutif, serta nota penjelasan RAPBD tahun anggaran 2024.
Sebelum walk out, Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Pemkab Tuban itu tampak sudah duduk di kursi yang telah disiapkan. Ia berbincang dengan pejabat lain sejak pukul 10.00 WIB.
Berjalannya waktu, Didik terlihat mulai bosan menunggu rapat yang tak kunjung dibuka. Ia pun langsung keluar ruangan dan meninggalkan gedung DPRD.
"Tak tinggal dulu, rapatnya lama tidak dimulai. Aku di sini sudah dari pukul sembilan," kata Didik pada wartawan saat berjalan meninggalkan ruang paripurna.
Aksi walk out Didik tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, rapat paripurna semula dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB itu mundur hingga pukul 10.35 WIB atau molor hampir dua jam.
Selang beberapa menit saat Didik meninggalkan gedung DPRD, tampak Ketua DPRD Miyadi dan Bupati Tuban Aditya Halindra masuk ruangan paripurna. Sekitar pukul 10.35 WIB rapat dimulai.
Drama paripurna belum berakhir. Sampai pada pendapat akhir fraksi-fraksi tentang tiga raperda eksekutif. Saat itu, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tuban Luluk Khamim sempat membuat gaduh.
Para peserta rapat ramai bersorak sorai saat Luluk tidak mendengar panggilan Ketua DPRD melalui mikrofon. Ia dipanggil untuk menyampaikan pendapat Fraksi PKB ke podium.
Kemudian saat di atas podium, Luluk meminta maaf karena sadar telah membuat gaduh rapat akibat polahnya. "Saya mohon maaf karena sudah membuat gaduh," kata pria asal Palang, Tuban tersebut.
Setelah menyampaikan permohonan maaf, Luluk langsung menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang tiga raperda eksekutif. Fraksi PKB menyetujui tiga raperda itu dengan catatan untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) 2023. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi