LAMONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum 7 Fraksi atas Rencana Pembangunan Daerah Dari Berbagai Bidang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Rabu (3/11/2022).
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Abdul Somad dengan tegas mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan yang di tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk bidang kesehatan.
“Dengan kebijakan tersebut telah membawa Pemkab Lamongan menorehkan prestasi dan pengentasan berbagai permasalahan kesehatan terutama Covid-19,” Kata Abdul Somad.
Hal senada juga disampaikan Jubir Fraksi Demokrat Sri Setyowatis. Ia memberikan apresiasi kepada Pemkab Lamongan yang telah menuntaskan pengadaan mobil sehat desa dan kelurahan di wilayah Lamongan.
"Fraksi Demokrat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Lamongan atas penuntasan pengadaan armada unit mobil sehat di 474 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lamongan, peresmian RSUD Karangkembang Babat, dan rencana pembangunan RSU di Brondong," ungkap Sri Setyowatis.
Melihat keberhasilan Pemkab Lamongan di tahun 2022 dengan memfokuskan di bidang kesehatan, maka di tahun 2023 mendatang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 7 Fraksi menyampaikan pandangan terkait upaya peningkatan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun APBD.
Pandangan tersebut termuat dalam berbagai bidang, di antaranya, di bidang pertanian, kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan olahraga, ekonomi, dan pelayanan publik.
"Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 mengalami peningkatan 2 persen. Namun, kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer," kata Jubir Fraksi Gerindra Imam.
Fraksi-fraksi berpandangan APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga APBD harus bisa dijabarkan secara kualitatif dari tujuan pemerintah daerah dan memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai.
Dengan demikian alokasi dana bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud keberhasilan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi