TUBAN, Suaraindonesia.co.id - Usai kantornya digeledah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Jawa Timur, Arif Handoyo buka suara. Arif Handoyo menyatakan, Kejari telah berkoordinasi dengan dirinya.
Kejari Tuban menggeledah kantor Diskominfo dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD) pada Kamis (19/10/2023) dari petang hingga malam hari.
"Saya kemarin ada kegiatan dinas. Tapi sebelumnya (kejaksaan, red) sudah telepon saya," ungkap Arif Handoyo pada Jumat (20/10/2023).
Kendati demikian, Arif mengaku tidak mengetahui alasan Kejari Tuban melakukan penggeledahan di kantornya. Dia juga belum menjelaskan barang bukti apa yang diambil oleh tim penyidik. "Monggo ditanyakan ke kejaksaan aja mas yang pas," ujarnya.
Adapun tim penyidik didampingi Sekretaris Diskominfo SP Tuban Pujiono menggeledah beberapa ruangan di sejak sore sekitar pukul 15.30 WIB. Penggeledahan baru selesai pukul 21.00 WIB.
Rombongan tim penyidik berjumlah dua mobil terlihat keluar beriringan dari Kantor Diskominfo SP Tuban yang sebelumnya tertutup rapat.
Kepala Kejari Tuban Armen Wijaya mengatakan, penyidik datang ke Kantor Diskominfo SP Tuban hanya untuk meminta data guna mendukung bahan proses penyidikan kasus dugaan korupsi APMD.
"Tadi di Kominfo hanya permintaan data saja. Tidak ada barang yang dibawa," kata Armen Wijaya.
Disinggung terkait penggeledahan itu apakah Kejaksaan tengah membidik Kadis Kominfo SP Arif Handoyo sebagai tersangka, Armen tak mau menjawab. Dia hanya meminta untuk menunggu proses penyidikan selesai.
"Kita masih koordinasi dengan BPKP Jatim. Nanti kalau sudah selesai semua pasti akan kita rilis," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, 25 Juli 2023 lalu, Kejari Tuban menaikan status perkara dugaan korupsi pengadaan mesin APMD tahun anggaran 2021 di lingkup Pemkab Tuban dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
Armen Wijaya mengatakan, pengadaan mesin APMD tahun anggaran 2021 ini direncanakan sebanyak 72 unit. Namun yang terealisasi dan terpasang hanya 65 di desa-desa Kabupaten Tuban.
Dari situ, tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan perbuatan melawan hukum, yakni ketidaksesuaian harga pengadaan mesin APMD.
"Hasil gelar perkara, tim menyepakati untuk penyelidikan pengadaan APMD dan alat pendukungnya kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tuban," kata Armen Wijaya, Selasa (25/07/2023). (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Danu Sukendro |
Komentar & Reaksi