TUBAN, Suaraindonesia.co.id - Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M Miyadi menyoroti soal iuran untuk pembelian seragam Rp 1,2 juta dan uang gedung Rp 2,2 juta yang memberatkan wali murid SMA Negeri Bangilan Tuban. Ia mengaku telah menerima laporan dari wali murid terkait persoalan tersebut.
Miyadi—sapaannya meminta pihak sekolah membuat rencana anggaran biaya (RAB) sekolah tahunan dahulu, sebelum melakukan kebijakan yang memberatkan.
Jika pendapatan sekolah bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mampu mencukupi RAB sekolah, baru bisa menarik iuran sukarela kepada wali murid.
"Dengan catatan dilakukan dalam bentuk musyawarah bersama, biar tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai ada keberatan siswa atau wali murid, sehingga nanti terkategori pungli. Jika ada pungli, penegak hukum harus bertindak," kata Miyadi, Minggu (06/08/2023).
Miyadi menegaskan, dinas dan lembaga terkait harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Perbaikan harus dilakukan dalam rangka proses pendidikan di wilayah Kabupaten Tuban yang lebih baik," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Kacabdin) Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno menyebut, wali murid yang mengeluhkan terkait biaya pendidikan dan seragam untuk segera melaporkan ke pihaknya.
"Maka langsung saja laporkan ke Kacabdin Bojonegoro-Tuban. Besoknya langsung saya selesaikan," tegas Adi Prayitno.
Adi—sapaannya meminta wali murid di wilayah Bojonegoro dan Tuban tidak usah mengkhawatirkan biaya pendidikan dan seragam. "Kesemuanya akan diselesaikan oleh sekolah dan dinas. Siswa harus tetap belajar di sekolah sampai lulus," ujarnya.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangilan Tuban Andi Harahab menyebut bahwa tidak ada kewajiban seragam harus dibeli di koperasi sekolah, wali murid bisa membelinya diluar.
"Siswa baru saat daftar ulang sambil menyerahkan berkas, boleh membeli dan boleh tidak membeli seragam sekolah. Jadi tidak ada paksaan sama sekali dari sekolah. Dan itu sebelum tanggal 27 Juli," kata Andi Harahab, Senin (31/07/2023) kemarin.
Andi—sapaannya membantah bahwa sumbangan sukarela yang biasa disebut uang gedung itu mencapai Rp 2,2 juta. Ia menyebut berdasarkan rapat komite tahun ajaran 2022/2023 uang gedung hanya Rp 2 juta. Selain itu juga tidak wajib dibayar oleh para wali murid.
"Nominal sumbangan itu hasil rapat pleno komite. Komite itu juga dari wali murid," ujarnya.
Andi mempersilahkan para orangtua untuk mengajukan keberatan jika tidak sanggup membayar uang gedung tersebut kepada pihak komite sekolah. Sedangkan wali murid yang tidak membayar uang itu, para siswa masih tetap bisa ikut ujian semester dan mendapat rapor.
"Jika orangtua keberatan bisa langsung menyampaikan ke sekolah. Sumbangan itu juga tidak mengikat bagi wali murid, ada keringanan dan ada yang bebas tidak membayar. Tidak ada larangan bagi siswa untuk tidak mengikuti ujian," terangnya.
Soal iuran Rp 300 ribu pada saat kenaikan kelas X ke kelas XI, Andi menyebut tidak benar. Pihak sekolah tidak pernah menarik iuran pada akhir semester. "Tidak ada lagi iuran," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, wali murid SMA Negeri 1 Bangilan Tuban berinisial CSR mengeluh terkait tingginya biaya yang ditarik bagi siswa baru. Dimana tahun ajaran 2023/2024, sekolah meminta uang sekitar Rp 1,2 untuk membayar seragam.
Dari nominal itu, siswa akan mendapatkan 3 stel kain, 1 stel kaos olahraga, atribut lengkap, dan 1 jilbab putih serta coklat.
Selain ditarik iuran seragam, wali murid mangaku pada tahun ajaran 2022/2023 ditarik uang gedung Rp 2.200.000 yang bisa dicicil selama tahun.
Namun, saat siswa akan melakukan ujian semester uang yang dicicil harus sampai Rp 1.500.000 sebagai syarat pengambilan kartu ujian.
"Sisanya harus lunas agar bisa mengambil raport. Tapi saat naik kelas dua, nanti juga harus bayar 300 ribu," ungkap CSR.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi