TUBAN, Suaraindonesia.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban M. Miyadi mengungkap bahwa ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, seperti retribusi pajak rumah makan dan restoran.
Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 60 miliar. Hal itu, disebabkan tidak optimalnya aplikasi Bank Jatim yang dipasang di setiap rumah makan dan restoran untuk mengontrol pengusaha wajib bayar pajak.
Hal itu ditegaskan M. Miyadi, berdasarkan hasil tiga temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Pemkab Tuban. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan beberapa rekomendasi dan masukan untuk perbaikan ke depannya.
"Kebocoran PAD ada sekitar 60 miliar dari retribusi pajak rumah makan dan restoran. Itu kalau dihitung secara real atau hitungan kasar. Hal itu dari temuan BPK yang perlu jadi perbaikan Pemkab Tuban," kata Miyadi—sapaanya pada Kamis (06/07/2023).
Miyadi menjelaskan bahwa kebocoran itu disebabkan karena pihak Pemkab Tuban masih belum bisa memetakan dan menentukan rumah makan dan restoran yang layak bayar retribusi pajak.
Selain itu juga, tidak optimalnya aplikasi dari Bank Jatim yang disediakan Pemkab Tuban untuk mengontrol pengusaha dalam wajib membayar pajak.
"Ada 110 rumah makan yang sudah diberi aplikasi itu, rencananya tahun ini ada tambahan 50 dan linknya di Bank Jatim. Itu artinya untuk mengontrol rumah makan berapa lakunya setiap harinya dan bayar pajaknya. Bisa dilihat rumah makan jujur atau tidaknya," ungkap Miyadi.
Atas kondisi itu, DPRD Tuban mendorong adanya pengawasan secara intensif dari Pemkab Tuban dan semua pihak. Hal ini agar kebocoran PAD tidak terus terulang kembali.
"DPRD kontrolnya kan tidak bisa intensif, yang bisa adalah penarik pajak yakni di BPKAD," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi