TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Sekretariat DPRD menganggarkan pengadaan baju dinas untuk 50 anggota dewan dengan nilai Rp 211 juta.
Dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) dijelaskan pengadaan baju dinas DPRD Tuban dibagi menjadi lima paket. Adapun pengadaannya menggunakan mekanisme pengadaan langsung.
Rinciannya, yakni paket belanja pakaian sipil harian (PSH) dengan nilai anggaran Rp 47.500.000, belanja pakaian dinas harian (PDH) senilai Rp 21.000.000, lalu belanja pakaian dinas lapangan (PDL) Rp 909.900.
Kemudian belanja pakaian sipil resmi (PSR) dengan anggaran sebesar Rp 62.500.000, dan belanja pakaian adat daerah senilai Rp 80.000.000. Jika ditotal, anggaran pengadaan baju dinas DPRD Tuban mencapai Rp 211.909.900.
Dari lima paket baju dinas DPRD Tuban tersebut, sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Sedangkan pada pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan bulan Februari 2022, pelaksanaan kontrak bulan Februari 2022 hingga Desember 2022, dan pemanfaatan barang/jasa mulai bulan Februari 2022 sampai Desember 2022.
"Iya anggaran baju dinas dewan sekitar Rp 211 juta. Itu sesuai yang tertera dilaman SIRUP LKPP," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tuban Sri Hidajati, Sabtu (27/8/2022) kemarin.
Baju dinas wakil rakyat ini, lanjut Hidajati, nantinya harus melalui uji laboratorium. "Untuk merek tidak kayaknya. Tapi kita akan sesuaikan dengan standarnya," imbuhnya.
Menurut Hidajati, pengadaan baju dinas itu berlangsung satu tahun sekali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Sudah ada ketentuannya dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Semua dewan seluruh Indonesia juga sama," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi