TUBAN - Penampakan berbeda terlihat di kampung miliader Desa Sumurgeneng dan Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pasalnya disalah satu desa di Wadung terdampak penggusuran lahan atau bedol desa.
Hal ini diakibatkan dari pembebasan lahan untuk pembangunan mega proyek kilang PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dalam menyokong ketahanan energi, sehingga warga yang menempati rumah di Dusun Tadahan Desa Wadung terpaksa angkat kaki meninggalkan tanah kelahirannya.
Tidak hanya di Dusun Tadahan, di Dusun Boro dan Dusun Bringin Desa Wadung juga bakal menjadi kampung mati. Bahkan di jalan beraspal yang masuk menuju ke Dusun Tadahan yang sebelumnya ramai lalu lalang kendaraan, kini nampak sepi. Yang tersisa hanya sejumlah bangunan rumah dan kandang yang kosong dan sudah mulai rusak karena ditinggal oleh penghuninya.
Sementara warga yang tergusur oleh rencana proyek PT Pertamina dan Rosneft asal Rusia dengan menelan anggaran Rp225 triliun ini akan menempati relokasi lahan milik Perhutani yang berlokasi tidak jauh dari desa setempat.
Ponijan (43), adalah salah satu dari lima orang warga yang masih menempati rumahnya di Dusun Tadahan. Dirinya terpaksa tetap menempati rumahnya ini lantaran belum ada kejelasan terkait relokasi yang diintruksikan oleh pihak Pertamina.
"Katanya mau ada gusuran, tapi saya tidak tahu kapan akan dilakukan. Dengar-dengar ya bulan empat (April,Red). Saya juga sudah menunggu-nunggu relokasi, tapi sampai sekarang waktunya juga belum pasti," ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (26/02/2021).
Ponijan yang hanya tinggal berdua dengan istrinya Marni (42) yang saat ini dalam kondisi sakit-sakitan mengaku jika sudah dua kali digusur oleh pemerintah. Kali ini, rumah beserta pekarangan miliknya mendapat ganti kerugian sebesar Rp600 juta.
"Saya ini sakit lambung, dan sudah sering kumat. Apalagi ketika mendengar kabar akan kena gusur lagi, kondisi saya juga langsung drop," sahut Marni terlihat dengan mata berkaca-kaca.
Marni menceritakan, jika dulu dirinya berserta warga yang tinggal di Dusun Tadahan ini terdampak rencana pembangunan pelabuhan yang saat ini menjadi lahan KLHK, kini dirinya kembali dipaksa meninggalkan rumah beserta kenangan indah bersama keluarga dan masyarakat setempat.
"Namanya orang kecil dan tidak punya mas, ya diinjak-injak oleh orang besar. Mau gimana lagi, ya hanya bisa pasrah," cetusnya sambil berderai air mata.
Berdasarkan data yang dihimpun suaraindonesia.co.id, terdapat sebanyak 151 Kepala Keluarga (KK) di Desa Wadung harus angkat kaki, karena rumah dan pekarangan mereka terkena pembebasan lahan untuk kilang minyak Pertamina-Rosneft.
Dari pembebasan kilang minyak pertamina-rosneft ini warga mendapat ganti kerugian senilai miliaran rupiah. Lahan warga dihargai antara Rp650.000 hingga Rp800.000 per meter, sementara pemukiman dihargai lebih mahal diatas Rp1 juta per meter.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Wadung, Sasmito menjelaskan, dari relokasi warga ini, tiga dusun dipastikan akan hilang dari administrasi kependudukan Pemerintah Desa Wadung.
"Ada kurang lebih 150 KK di Dusun Boro Wadung, Tadahan," ujar Sasmito.
Ia menyatakan bahwa Pertamina sendiri telah menyiapkan tempat relokasi di lahan milik Perhutani, namun beberapa warga terpaksa masih harus tinggal di kampung lama, karena hingga kini belum ada kejelasan lahan relokasi dan kapan rumah akan dibangun.
"Kondisi ini membuat warga terpaksa harus menempati kampung yang sudah sepi, karena mereka ditinggalkan para tetangganya yang memilih relokasi mandiri menggunakan uang ganti untung dari Pertamina," pungkas Kades.
Sebatas diinformasikan bahwa, pembangunan kilang Pertamina-Rosneft membutuhkan lahan seluas 841 hektar. Masing-masing seluas 384 hektar lahan pertanian dan pemukiman warga di tiga desa, yakni Desa Wadung, Sumurgeneng, dan Kaliuntu, kamudian lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 348 hektar, dan lahan Perhutani 109 hektar.
Sementara di lahan perhutani pertamina disediakan dengan luas lahan 109 hektar dengan sistem tukar guling, lahan perhutani yang akan dibangun pabrik kilang minyak tersebut berada di peta 29 dan 33, RPH Sugihan BKPH Kerek, dan KPH Tuban.
Masyarakat terdampak yang memilih relokasi tidak mendapatkan ganti rugi dari Pertamina, namun mereka hanya akan mendapat tanah dan bangunan seluas yang mereka miliki sebelumnya.
Kemudian warga yang meminta lahan relokasi lebih kecil dari lahan sebelumnya akan menerima ganti rugi dari selisih tanah sesuai harga yang ditentukan oleh tim Appraisal. Akan tetapi, hingga saat ini Pertamina masih melakukan negosiasi lahan dengan pihak Perhutani. (Jun/imm)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi