default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ganti Rugi Tanah Untuk Kilang GRR Tuban Telah Muncul. Ini Besarannya

Ganti Rugi Tanah Untuk Kilang GRR Tuban Telah Muncul. Ini Besarannya
Peristiwa Nasional
Warga ring satu Kilang Tuban saat musyawarah terkait penyesuaian harga tanah dengan petugas BPN Tuban
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

TUBAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban kembali melakukan musyawarah bersama warga yang memiliki tanah di ring satu Kilang Grass Root Refinery (GRR), yakni di Desa Wadung, Sumurgeneng, dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Jenu tersebut digelar untuk menyampaikan besaran nilai ganti rugi tanah warga yang telah diukur oleh tim Appreisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Kepala BPN Tuban, Ganang Anindito mengaku bahwa, tahapan musyawarah bentuk ganti kerugian ini dilakukan karena dari besaran angka atau nominal dari apraisal sudah muncul.

Untuk itu, BPN Tuban selaku tim pengadaan lahan menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Kemudian menawarkan kepada warga, apakah mereka meminta ganti kerugian berupa uang atau tanah. Ataupun masyarakat justru tidak setuju dengan nilai yang telah ditetapkan oleh KJPP.

"Jika warga tidak setuju, maka kita akan konsinyasi dan kita titipkan di pengadilan," ungkap Ganang saat ditemui di Pendopo Kecamatan setempat. Senin, (10/02/2020).

Ia menjelaskan bahwa, penilaian harga tanah merupakan wewenang KJPP yang independen atau tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat dicampuri oleh apapun. Untuk itu diharapkan agar dapat menemukan nilai yang wajar. Sedangkan nilai tanah antara bidang satu dengan bidang lainnya juga berbeda.

"Setiap bidang tanah mempunyai nilai yang berbeda. Dan itu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang," jelasnya.

Luasan tanah warga yang telah diapreiasal sudah sebanyak 563 bidang, sedangkan yang belum diukur masih sekitar 45 persen. Meski KJPP merupakan pihak yang independen, akan tetapi diharapkan dapat menerapkan harga yang wajar, dan selayaknya sesuai dengan kondisi yang ada.

"KJPP menilai sesuai kondisi di tempat, dan semoga masyarakat bertahap menerima pemberian ganti rugi dari pemerintah," terang Ganang sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kasucik (55), warga Desa Sumurgeneng mengaku syok saat mendengar nilai atau harga yang disampaikan oleh BPN Tuban kepada warga, yakni antara 600 ribu, 750 ribu, hingga 800 ribu. Menurutnya, nilai yang diterapkan oleh apreisal justru sangat tidak wajar jika melihat kondisi lahan pertanian warga yang sangat produktif.

"Kita syok. Katanya harga tanah naik tiga kali lipat, tapi nyatanya malah turun, dan tanah saya hanya dihargai 600 ribu. Jelas tidak imbang sama ketika kita diajak jalan-jalan ke Cilacap. Jika tidak diatas 1,5 juta, kami tidak akan mau jual tanah," pungkasnya.


Kontributor : Achmad Junaidi
Editor : Imam Hairon
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar