SUARA INDONESIA
Banner

Tolak Impor 1 Juta Ton Beras, Petani Tuban Siap Suplay Beras Nasional

TUBAN - Kabupaten Tuban merupakan kawasan Daulat Pangan Nasional, petani di Bumi Wali ini bisa menghasilkan tiga kali panen dalam satu tahun dengan rata-rata hasil 6 sampai 10 ton dalam 1 hektar sawah. 

Adanya niatan pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak satu juta ton dianggap mematikan kesejahteraan petani. Sebab, rencana tersebut dilakukan berbarengan dengan masa panen raya.

Selain itu, anjloknya harga gabah saat musim panen seperti sekarang ini justru membuat petani merugi. Karena harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi. Menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap petani tersebut menjadikan puluhan petani di Tuban mengelar aksi Tolak Impor Beras.

Aksi damai tersebut diikuti oleh puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) itu berlangsung di areal persawahan di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Minggu (14/03/2021). 

Seorang petani, Nur Hadi (55), warga Desa Senori mengatakan, aksi Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai sangat tidak bijak dan justru bakal menyengsarakan rakyat. Sebab, hal itu akan mengurangi nilai jual hasil panen yang rendah. 

"Desa Senori merupakan kawasan Daulat Pangan dengan luasan 260 hektar, yang setiap tahunnya bisa panen tiga kali dengan rata-rata 6 sampai 10 ton sekali panen. Ini menandakan bahwa kami surplus dari sektor pertanian," terang Hadi kepada suaraindonesia.co.id, Minggu, (14/03/2021).

Nur Hadi yang juga sebagai Ketua SPI Tuban ini secara tegas menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnya saat ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. 

"Kami petani di Kabupaten Tuban siap mensuplay stok beras jika nanti impor beras ini dihentikan. Karena saya rasa stok pangan, khususnya beras dalam negeri masih sangat memenuhi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Pembenihan Nasional SPI, Kusnan mengungkapkan, bahwa selama ini hasil panen komoditas petani masih jauh diserap oleh pemerintah.

"Kalaupun ada penyerapan hasil panen oleh pemerintah baik itu dari bulog, saya rasa Indonesia tidak perlu lagi impor beras," paparnya. 

Kusnan juga menilai, selama tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2018 hingga 2020 ini tidak ada penyerapan dari Bulog. Para petani justru menjual hasil panennya ke pedagang atau tengkulak.

"Dikawasan daulat pangan ini, kami sudah membentuk Koperasi Petani Indonesia (KPI), dimana koperasi tersebut menyerap hasil panen petani dan melakukan pemasarannya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya," tambahnya. 

Dikutip dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga. 

Disisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," tandasnya.

Sebelum pemerintah mengumumkan impor beras, pada Januari 2021 lalu telah ditemukan beredarnya beras impor asal Vietnam di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Masuknya beras ini terjadi kala stok beras nasional dilaporkan dalam kondisi aman tanpa gejolak harga yang berarti.

Beras impor yang disebut berasal dari Vietnam ini dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang masing-masing dipatok Rp 9.450 dan Rp 12.800 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan.

Apa Reaksi Anda?